Lampau.id – Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata yang istimewa. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula kota ini berdiri? Sejarahnya panjang, dimulai dari sebuah perjanjian bersejarah pada abad ke-18.

Awal Mula: Perjanjian Giyanti

Kisah berdirinya Yogyakarta tak bisa dilepaskan dari Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dalam perjanjian itu, Belanda menjadi penengah pembagian wilayah Kerajaan Mataram. Hasilnya, Mataram dibagi dua: satu bagian tetap dikuasai Kerajaan Surakarta, sementara separuhnya diberikan kepada Pangeran Mangkubumi.

Pangeran Mangkubumi kemudian diakui sebagai raja dengan gelar Sultan Hamengku Buwono I. Beliau memimpin wilayah yang mencakup Mataram (Yogyakarta), Bagelen, Kedu, Madiun, Magetan, Cirebon, hingga sebagian Pacitan.

 

 

Sosok Jacob Mossel

Jacob Mossel adalah Gubernur Jenderal VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di Hindia Belanda pada periode 1750–1761.

Perannya dalam Perjanjian Giyanti:

• Mossel tidak hadir langsung di lapangan, tapi dialah otak dan pihak yang memberikan persetujuan resmi VOC terhadap pembagian Kerajaan Mataram.
• Ia melihat konflik panjang antara pihak Paku Buwono III (Surakarta) dengan Pangeran Mangkubumi (yang kelak menjadi Sultan Hamengku Buwono I) sangat merugikan VOC. Perang yang berlarut-larut membuat VOC kehilangan banyak biaya dan tenaga.
• Karena itu, Mossel mendorong adanya penyelesaian lewat diplomasi.
• Atas namanya, VOC mengesahkan hasil Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua: Surakarta dan Yogyakarta.

Bisa disimpulkan Nicholas Hartingh adalah aktor lapangan yang menjalankan instruksi VOC, memastikan perjanjian bisa berjalan dan ditandatangani.

Sosok Nicholas Hartingh

Nicholas Hartingh adalah Gubernur Pantai Utara Jawa yang berkedudukan di Semarang. Ia pejabat tinggi VOC di Jawa bagian tengah pada masa itu.

Perannya dalam Perjanjian Giyanti:

• Hartingh menjadi perwakilan langsung VOC di lapangan dalam perundingan Giyanti.
• Ia yang menandatangani perjanjian atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel.
• Hartingh juga berperan sebagai mediator sekaligus penekan, agar kedua pihak yang bertikai (Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi) mau berdamai.
• Dengan pengaruhnya, VOC memastikan kepentingannya tetap aman, yakni stabilitas politik di Jawa dan jaminan pemasukan dari wilayah Mataram.

 

Lahirnya Ngayogyakarta Hadiningrat

Tak lama setelah perjanjian, Sultan Hamengku Buwono I menetapkan wilayah kekuasaannya sebagai Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ibu kota di Ngayogyakarta. Keputusan ini diumumkan pada 13 Maret 1755.

Lokasi ibu kota dipilih di kawasan Hutan Beringin, tempat yang kini kita kenal sebagai pusat Kota Yogyakarta. Di sanalah Kraton Yogyakarta mulai dibangun. Sambil menunggu pembangunan selesai, Sultan sempat tinggal di Pesanggrahan Ambarketawang, Gamping, hingga akhirnya pada 7 Oktober 1756 beliau resmi menempati Kraton Yogyakarta. Dari sinilah Kota Yogyakarta berdiri.

Peran Penting di Masa Kemerdekaan

Lompatan sejarah terjadi setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII langsung menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Mereka bahkan diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Pada 5 September 1945, Sultan mengeluarkan amanat bahwa wilayah Kasultanan dan Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai Pasal 18 UUD 1945. Dukungan inilah yang membuat Yogyakarta menjadi salah satu daerah pertama yang menyatakan kesetiaan penuh pada Republik.

Menuju Kota Otonom

Meski sempat memiliki dewan kota, Yogyakarta baru resmi menjadi kota otonom lewat UU No. 17 Tahun 1947. Undang-undang ini menegaskan bahwa wilayah Kasultanan, Pakualaman, dan sebagian Bantul menjadi bagian dari Kotapraja Yogyakarta.

Wali Kota pertama adalah Ir. Moh Enoh, disusul Mr. Soedarisman Poerwokusumo. Seiring perubahan peraturan, nama Kotapraja berganti menjadi Kotamadya Yogyakarta, hingga akhirnya pada era reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999, sebutannya disederhanakan menjadi Kota Yogyakarta seperti sekarang.

Kota yang Selalu Istimewa

Hingga kini, Yogyakarta tetap punya status berbeda dibanding kota lain di Indonesia. Tidak hanya karena sejarah panjangnya, tetapi juga karena peran penting Kasultanan dan Pakualaman dalam membangun serta menjaga keistimewaan daerah ini.

Yogyakarta bukan hanya kota, tapi juga simbol budaya, sejarah, dan perjuangan bangsa yang selalu lekat di hati masyarakat Indonesia.