Didi Kartasasmita: Kepingan yang Hilang dari Sejarah Pembentukan TNI

Halo Jadoelers! Lagi pada mantengin tv ngeliat upacara HUT ke-80 TNI? Yap 5 Oktober memang diperingati sebagai ultahnya bapak-bapak dan ibu-ibu tentara.

Beda dengan kita yang kalo ngerayain birthday party pake ritual tiup lilin sambil joget-joget, bapak ibu TNI mah cukup berdiri tegap sembari ngejejerin tank, nerbangin pesawat tempur.

Mumpung HUT TNI, jadoelers tau ga nih, siapa tokoh TNI kita? Pasti yang terbayang saat ini adalah Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, ya kan? Secara dia pernah jadi prajurit TNI di masa lampau.

Atau yang lebih tua lagi, Jenderal Sudirman. Kalo sosok ini ga usah diragukan lagi lah ya popularitasnya. Karena belio dikenal sebagai Bapak Pendiri TNI. Kebangetan banget sih kalo mpe ga tau Pak Dirman. Mesti banyak-banyak baca buku!

Kalau nama Didi Kartasasmita, jadoelers pernah denger ga? Coba unjuk jari yang tahu pria satu ini. Hmmm ga ada yang tahu nih.

Wajar kok kalo ga tau ama Kang Didi Kartasasmita. Secara nama dia emang jarang dibahas dan disebut dalam lembar sejarah. Padahal peran doi dalam pembentukan TNI sangat besar loh.

Dia sampe traveling Pulau Jawa menemui rekan-rekannya yang dulu pernah menjadi tentara Hindia Belanda agar mau satu barisan mempertahankan kemerdekaan RI.

Usahanya tak sia-sia. Para perwira profesional itu membentuk organisasi cikal bakal TNI yang namanya Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Menempuh Pendidikan di Belanda

Didi Kartasasmita lahir di Cihaur, Ciamis, Jawa Barat pada 20 November 1911. la merupakan lulusan Hoogere Burger School (HBS) di Bandung. HBS adalah sekolah tingkat SMA bagi anak-anak bangsa Eropa, bangsawan dan para tokoh bumiputera.

Kang Didi mah sebenarnya ga masuk kriteria. Bokapnya cuma seorang mantri guru. Dia berhasil masuk HBS murni karena nilainya yang baik saat sekolah di PHS.

Setamat HBS, Didi memilih melanjutkan pendidikan Akademi Milter Kerajaan Belanda (KMA) di Breda, Belanda. Faktor ekonomi alasan utama Didi memilih sekolah di KMA.

Sebab begitu masuk di KMA, dia akan mendapatkan gaji. Harapan Didi, dengan gaji itu bisa membantu kehidupan orang tua di kampung.

Didi masuk pendidikan di KMA pada Juli 1932. Tiga tahun digembleng, Didi lulus pada Juni 1935 dengan pangkat Letnan Dua. Dia resmi menjadi tentara Hindia Belanda KNIL.

Tugas pertamanya adalah menjadi perwira di Batalyon 10 Weltevreden di Batavia. Ia ditempatkan di kompi Jawa.

Dari Batavia, Didi dipindah ke Ambon, Maluku.Didi ditugasi sebagai opsir dinas istimewa yang bertugas memecahkan kesulitan-kesulitan administrasi.

Tak lama kemudian, dia diangkat menjadi komandan pleton mitraliur, senjata berat. Di Ambon, Didi dan pasukannya terlibat pertempuran dengan tentara Jepang.

Mereka akhirnya menyerah dan menjadi tawanan. Setelah enam bulan menjadi tawanan, Didi dan pasukan KNIL berkebangsaan Indonesia akhirnya dilepaskan.

Kekalahan Belanda terhadap Jepang ini membuat pasukan KNIL dibubarkan. Didi pun menjadi pengangguran. Untuk bertahan hidup, Didi melakoni sejumlah pekerjaan. Salah satunya menjadi penjual arang.

Ikut Membentuk TKR

Dwi Tunggal Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Proklamasi ini berdampak besar pada psikologis rakyat Indonesia.

Semangat juang membela tanah air para pemuda menyala begitu terang.

Begitu juga Didi Kartasasmita. Ia lalu berinisiatif menemui Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin yang juga Menteri Pertahanan Ad Interim.

“Saya lulusan KMA Breda, dan pernah menjadi letnan satu pada kesatuan KNIL. Saya merasa terpanggil untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Apa kiranya yang dapat saya kerjakan?” tanya Didi ke Amir.

“Memang, saudara diharapkan dapat membantu kami. Tentu banyak yang dapat saudara kerjakan,” ujar Amir.

Mereka lalu membahas mengenai banyaknya mantan opsir KNIL yang menyeberang menjadi bagian dari pasukan Belanda, NICA.

Menurut Amir, fenomena itu harus segera dibendung agar tidak semakin banyak mantan KNIL yang bergabung ke NICA.

Amir lalu meminta Didi datang kembali esok karena akan membicarakan masalah ini dengan Presiden Sukarno.

Keesokan harinya, keduanya kembali bertemu. Amir mengatakan, Presiden setuju membentuk tentara karena sudah ada kesediaan dari beberapa orang mantan perwira PETA ikut bergabung.

Amir mengharapkan hal serupa juga dilakukan para eks perwira KNIL.

Amir lalu menugaskan Didi membuat maklumat yang isinya kesediaan mantan opsir KNIL berdiri di pihak Republik.

Maklumat itu harus ditandatangani para opsir eks KNIL lalu akan diumumkan ke publik.

Bersama dua rekannya, Samidjo dan Sudibyo, Didi keliling Pulau Jawa mengumpulkan tanda tangan.

Mereka berhasil menunaikan tugasnya. Ada 13 tanda tangan mantan opsir eks KNIlL yang mereka dapat. Salah satunya adalah Urip Sumoharjo. Urip didaulat sebagai sesepuh opsir eks KNIL.

Mereka bersama para perwira eks PETA melebur menjadi satu dalam wadah bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Didi mendapat misi membentuk TKR di Jawa Barat. Dia menunaikan tugasnya dengan baik. Didi lalu ditunjuk menjadi Komandan Komandemen Jawa Barat.

Sebagai wakilnya, ditunjuk juniornya di KNIL, AH Nasution, sebagai Kepala Staf Komandemen TKR Jawa Barat.

Mundur dari Militer

Usai Belanda melancarkan agresi militer pertamanya pada 21 Juli 1947, pandangan politik Indonesia terpecah pada dua arus utama.

Pihak politisi sipil yang menempuh jalan perundingan di satu sisi. Sementara sisi lainnya, ada para perwira TNI yang tetap setia di jalur pertempuran lewat perang gerilya.

Perseteruan sipil-militer ini memakan korban. Kepala Staf Umum TNI Letjen Urip Sumoharjo dibuang dari dunia militer.

Ia dipindah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) urusan militer. Sikap Urip yang menolak perundingan dan mendukung gerilya dianggap para politisi sipil tidak sejalan dengan revolusi.

Kepindahan Urip mengundang kecurigaan Didi Kartasasmita.

Ia menduga ada peran para junior mereka di KNIL lulusan KMA Bandung dan CORO dalam terbuangnya Urip dari dunia militer.

“Saya akui di kalangan perwira KNIL pun ada friksi-friksi yaitu antara senior dan yunior,” kata Didi.

Senior yang dimaksud Didi adalah perwira KNIL lulusan Breda sedangkan yunior adalah perwira KNIL didikan KMA Bandung dan CORO.

Para junior di sini merujuk pada sosok TB Simatupang dan AH Nasution.

“Rera telah dimanfaatkan oleh para pemimpin sipil di pemerintah pusat dan mungkin pula oleh beberapa rekan perwira mantan KMA Bandung untuk menyingkirkan Pak Urip,” ujar Didi.

Peran Urip sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Perang digantikan Suryadi Suryadarma. Sementara TB Simatupang ditunjuk sebagai Wakil Kastaf Umum Angkatan Perang.

Tak lama kemudian, Simatupang diangkat menjadi Kepala Staf Umum Angkatan perang menggantikan Suryadi.

Pengangkatan Simatupang sebagai Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Perang membuat Didi Kartasasmita tidak senang.

Didi yang saat itu menjabat Inspektur Infanteri merasa kariernya telah disalip oleh juniornya. Dan ini menurutnya telah melanggar etika ketentaraan yang diajarkan saat di KNIL.

Menurutnya, di dalam KNIL ada konsensus yang menyebutkan jika ada opsir yang dilewati oleh opsir lebih muda maka opsir yang dilewati itu harus mengundurkan diri sebab ia dianggap sebagai opsir konyol atau tidak becus melakukan tugas.

Etika dalam dunia militer ini bagi Didi bukan saja penting tapi harus ia pegang teguh.

“Saya tidak senang dilompati begitu saja oleh para perwira muda,” kata Didi.

Didi beranggapan jika ada bawahan yang melompati dirinya harus jelas alasannya. Seharusnya kata Didi, dirinya sebagai atasan harus diminta persetujuan terlebih dahulu.

Jika memang bawahannya itu tetap diangkat ke jabatan lebih tinggi oleh yang berwenang, maka Didi memutuskan untuk keluar dari dunia militer.

“Apa yang terjadi dengan saya, ditanya pun saya tidak. Konsekuensinya, saya harus mengundurkan diri dari ketentaraan. Begitulah etika di lingkungan perwira,” ujar Didi.

Maka pada 9 Februari 1948, Didi menulis surat pengunduran diri sebagai tentara. Surat itu ditujukan ke Presiden.

Namun bukannya disetujui, Presiden Sukarno malah mengangkat Didi sebagai Anggota Mahkamah Tentara Agung.

Didi lalu dipindah lagi menjadi Direktur Pusat Pendidikan Ketentaraan di Yogyakarta. Ia dengan tegas menolak. Sebab saat itu dirinya berpangkat jenderal mayor (brigjen kalo sekarang mah).

Sementara jabatan Direktur Pusat Pendidikan Ketentaraan hanya berpangkat kolonel. Didi terus mengirimkan surat pengunduran diri ke Presiden.

Sampai akhirnya pemerintah mengabulkan keinginan Didi. Ia diberhentikan secara hormat dalam pangkat kolonel bukan Jenderal Mayor. Berakhirlah karier Didi di militer.